Problema Pembangunan di Indonesia

KRISIS EKONOMI 1997

Oleh : Saiful S.Sos M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman

Setelah sekitar 31 tahun ekonomi Indonesia mampu menciptakan pertumbuhan dan perkembangan, namun kemudian pada bulan Juli 1997 nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap US Dollar dari Rp2.400 menjadi Rp2.800, kemudian meluncur ke Rp3.680 pada Oktober 1997. Menurunnya nilai rupiah terus terjadi sampai mencapai Rp10.600 pada September 1998. Dengan demikian, nilai rupiah telah terdepresiasi lebih dari 400%terhadap US$ selama hanya 20 bulan.

Pada awal Oktober 1997, Pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk mengatasi masalah keuangan ini, paket bantuan itu diberikan pada 31 Oktober 1997 sebanyak US$40 miliar. Krisis ekonomi dan moneter ini telah menimbulkan krisis yang lebih luas dalam bidang sosial dan politik yang cukup memprihatinkan. Akhirnya, stabilitas politik menjadi goyah, kemudian diikuti oleh runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Sampai akhir 2004, krisis ekonomi masih belum dapat diatasi secara signifikan. Nilai tukar rupiah terhadap US$ masih sekitar Rp9.000.

Pembangunan diberbagai institusi sosial politik yang ada di dalam masyarakat tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Indonesai selama Orde Baru telah didominasi oleh despotisme yang cukup kuat. Selama 31 tahun, pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah yang oleh O’Donnel (1978) disebut bureaucratic authoritarian state. Selama periode pemerintahan Orde Baru, birokrasi menjadi sangat dominan di dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional berpartisipasi dalam proses perumusan dan implemantasi kebijakan publik dan pembangunan (top-down approach, non-partisipatif).

Bagian terbesar segmen masyarakat menjadi terdepolitisasi untuk mengikuti satu ideologi yang disebut ‘pembangunanisme’ (developmentalism) yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dikontrol dan dipimpin oleh pihak eksekutif yang mendominasi dan mengendalikan sumberdaya pembangunan. Mereka adalah para pejabat politik yang mayoritas datang dari satu partai sebagai partai penguasa (the ruling party), diperkuat oleh birokrasi yang telah terdepolitisasi dan terkooptasi ke dalam partai penguasa. Di dalam kelompok politico-bureaucracy ini termasuk militer dan teknokrat.

INDONESIA MERANGKAK MELEPASKAN DIRI DARI KRISIS KOMPLEKSITAS
a. KRISIS POLITIK
b. KRISIS EKONOMI
c. KRISIS SDM
d. KRISIS SDA

USAHA PENYELESAIAN KRISIS(ATAS NAMA REFORMASI)
1. Membuat aturan-aturan baru (new regulations)
2. Sistem politik dan demokrasi “aturan baru”
3. Sistem pemerintahan “aturan baru”
4. Liberalisasi sistem ekonomi yang lebih luas dari sebelumnya (“swastaisasi aset”)

Download versi PowerPointnya Disini

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: